Jakarta, wartaduta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
 |
| Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021, Jakarta Selatan, Selasa 21 Juni 2022 |
Megawati mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 21 Juni 2022.
“Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes,” kata Megawati Soekarnoputri.
Putri dari Sang Proklamator mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. Sebab, menurutnya istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Menurut Presiden kelima itu, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih tepatnya disebut kerja sama politik.
“Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan ‘prime minister’ dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri,” tutur Megawati.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu kemudian menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara, padahal tidak ada istilah demikian.
Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi. Bahkan dia mengatakan kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, diminta untuk out. Sebab dinilai tidak mengerti sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pada kesempatan itu Megawati juga memuji Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi ketua sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali.
Menurutnya, tingkat kesulitannya berbeda dengan pertemuan antar pemerintah negara seperti G-20.
“Mbak Puan waktu IPU, IPU iku susah lho, lebih susah ngaturnya daripada kalau dengan pemerintahan,” ujarnya.
“Opo meneh negara-negara barat itu, jadi yang paling susah itu masuknya kalau membuat draf,” kata Megawati.
“Jadi bukan karena mbak puan anak saya, ndak. Susah lho dia bisa jadi ketua IPU,” tegas Megawati menlanjutkan.
Sementara di sisi lain, Megawati menceritakan terkait kontemplasinya bahwa masih banyak kaum perempuan tak diberikan kesempatan di segala bidang.
“Saya hari-hari ini, bagian dari kontemplasi saya, sering berpikir kenapa ya kita sudah merdeka, berdaulat, bebas dan aktif tapi kaum perempuan kok masih disuruh ndeleng (melihat, red) terus,” kata Megawati Soekarnoputri.